Bom Surabaya Saling Tuding RUU Terorisme, DPR Lambat atau Pemerintah Menunda?

wp-1526278091440..jpgSetiap ada bom terorisme meledak maka bukan hanya lokasi bom yang timbul kepanikan. Tetapi masyarakat, penegak hukum dan pemerintahpun terseret ikut jadi heboh. Seperti biasa setelah terjadi bencana besar, tidak ada ksatria yang muncul untuk mengakui kelengahannya. Tetapi semua merasa jadi pahlawan yang benar, sehingga semua tangan mulai rajin menunjuk siapa yang salah dan bertanggung jawab. Ketua Nasdem Surya Palohpun menambah suasana menjadi panas ketika mengatakan bahwa terjadi kelalaian besar pada aparat keamanaan dan intelejen. Tetapi Kapolri dan Presiden tidak kalah cepat dengan menuding RUU Teroris jadi biangnya, bahkan akan mengancam menerbitkan Perppu. Tetapi Ketua DPR dan ketua pansus RUU Terorisme tak mau disalahkan dan menampiknya, dengan mengatakan bahwa sebenarnya DPR telah merampungkan pembahasan tetapi pemerintah yang ingin menunda. Rakyat yang sedang panikpun menjadi lebih bingung. Manakah yang jujur dan yang benar?

Desakan penyelesaian RUU Terorisme kembali menjadi ramai dan menjadi kambing hitam ketika muncul peristiwa teror bom di tiga gereja, bom di Maporestabes Surabaya dan bom di Rusunawa Sidoarjo dalam waktu beruntun dalam 24 jam. Sepanjang sejarah aksi teror di Indonesia, tampaknya kasus bom Surabaya paling membuat panik karena beruntun dalam lima tempat berbeda dan waktu yang berbeda dalam sehari secara beruntun. Meski pemerintah dan rakyat berteriak kita tidak takut, tetapi secara di bawah sadar mengalami kepanikan yang ditampakkan dari berbagai komentar dalam dunia media sosial yang dipenuhi umpatan, saling menyalahkan, saling menuding dan saling mencari kambing hitam. Kepanikan psikologis masa itu adalah hal yang wajar, karena teror yang dilakukan para teroris itu demikian dahsyat dan beruntun itu memang merupakan perang psikologis.

Menurut Patrick J Kenedy, “Terorisme adalah peperangan psikologis. Teroris mencoba memanipulasi kita dan mengubah perilaku kita dengan menciptakan ketakutan, ketidakpastian, dan perpecahan dalam masyarakat”. Saat ini telah terjadi. Bom Surabaya membuat media masa dan media sosial dibanjiri perilaku saling mengumpat, saling menyalahkan, menyindir ajaran agama dan menyinyiri antar umat beragama dan sesama agama. Masyarakat dan pemangku kebijakan tidak sadar bahwa emosinya sedang dipermainkan teroris untuk saling menyalahkan. Semua pihak yang terkait merasa paling benar dan mencari kesalahan pihak lainnya. Apalagi memasuki tahun politik ini, maka isu terorisme dijadikan peluru untuk menembak lawan politiknya menjadi perseteruan tingkat tinggi dan menjadi pedebatan jalanan yang tidak berkualitas.

Saling tuding itu diawali oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyayangkan ledakan bom di Surabaya, Jawa Timur. Peristiwa itu dinilai kebobolan bagi aparat keamanan dan intelijen. “Jelas ini bukan hanya kecolongan, kelalaian besar sudah ini,” kata Surya Paloh di Banda Aceh, Aceh, seperti dikutip metronews.com Minggu, 13 Mei 2018. Maka pendapat tokoh politik pndukung pemerintah itu membuat beberapa pihak meradang.

Presiden Jokowipun dan Kapolri juga tidak kalah sigap dengan menuding RUU Terorisme jadi kambing hitamnya. Kapolri Jenderal Tito Karnavian dengan cepat meminta DPR segera menuntaskan pembahasan revisi Undang-Undang No 15/2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Jika DPR tak sanggup, Tito meminta Presiden Joko Widodo langsung mengambil sikap. Tito berharap Jokowi mau menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Antiterorisme. Jokowipun dengan cepat merespon bahkan juga menegaskan dan mengancam akan segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait tindak pidana terorisme. Perppu disebutnya akan dikeluarkan jika hingga akhir masa sidang DPR pada Juni nanti, DPR belum juga merampungkan revisi UU Antiterorisme tersebut. “Kalau nantinya di bulan Juni di akhir masa sidang ini belum segera diselesaikan, saya akan keluarkan Perppu,” kata Jokowi sepertindilansir Replubika.com Senin (14/5).

Tetapi uniknya Perppu yang direncanakan Presiden itu kemudian dibantah sendiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Wiranto seperti dikutip dari replubika.com menyebutkan, telah ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI untuk segera menyelesaikan Revisi Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Terorisme. Pembahasan Revisi UU yang berjalan selama dua tahun ke belakang itu akan segera diselesaikan, sehingga tak perlu dibentuk peraturan pemerintah pengganti UU (Perppu).

Bukan hanya di kalangan intern pemerintah dan elit politik, ternyata di media sosial perdebatan lebih panas dan lebih ganas. Saling tuding dan saling serangpun terjadi. Bahkan meme politik dan isu politikpun jadi berseliweran. Seorang buzer partisan politikpun gencar menggempur lawan politiknya dengan menuding dan mengatakan bahwa “PKS, Gerindra, PBB dan PAN partai yang memperlambat RUU Terorisme, kita tahu siapa mereka sebenarnya, jangan dipilih lagi.” Bahkan nama nama seperti Fadli Zon, Fahri Hamzah, elit Parpol PKS, PAN dan Ketua Pansus Muhammad Syafiipun jadi bintang medsos untuk dituding sebagai biang penundaan RUU terorisme. Para partisan politik ini tidak sadar akal sehatnya dipengaruhi aksi teror bom Surabaya. Rasiopun tidak bisa berpikir normal. Bukankan RUU Teroris itu bisa lolos tidak ditentukan satu dan dua orang, tetapi ditentukan oleh suara semua anggota DPR, pandangan komisi, sikap fraksi dan kesepakatan pemerintah. Bukankah suara mayoritas saat ini di DPR adalah pendukung pemerintahan ? Bukankah mereka bisa memuluskan Perpu Ormas tetapi tidak mampu memuluskan perdebatan RUU Terorisme ?

wp-1523044706741..jpgPemerintah Yang Menunda ?

Ternyata mengejutkan, tudingan bahwa DPR sebagai biang molornya RUU Terorisme dibantah tidak benar. Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan parlemen sebenarnya telah merampungkan pembahasan dan siap mengesahkan RUU Terorisme pada masa sidang yang lalu, namun pemerintah meminta penundaan.”Karena belum ada kesepakatan soal definisi terorisme. Begitu definisi terorisme terkait motif dan tujuan disepakati, RUU tersebut bisa dituntaskan pada masa sidang mendatang,” kata Bambang seperti dilansir CNN, Senin (14/5). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah segera menentukan definisi terorisme dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme (RUU Terorisme).

Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafii juga mengatakan hal yang sama dengan ketua DPR bahwa semua pembahasan telah disepakati kecuali masalah definisi yang belum bisa ditentukan pemerintah. Ternyata masalah penundaan itu karena pemerintah menunda karena belum sepakat definisi terorisme.

RUU Terorisme sempat menjadi kontroversi. Di antaranya adalah pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme dan penempatan terduga teroris di lokasi tertentu selama enam bulan. RUU itu sendiri telah disepakati pemerintah bersama parlemen untuk dibahas sejak awal 2016 atau pascabom Thamrin, 14 Januari 2016.

Bebrapa pengamat mengungkapkan definisi terorisme merupakan persoalan sensitif dan mendapat perhatian serius. Sehingga perlu ada definisi dalam aturan perundang-undangan untuk orang atau tindakan yang dapat disebut terorisme. Semua rakyat harus tahu, siapa yang disebut teroris itu. Tidak boleh aparat manapun di negara ini mengatakan seseorang itu teroris, kalau belum ada klausul atau definisi hukjm yang terpenuhi terhadap orang itu disebut teroris. Di negara hukum, aparat tidak punya kewenangan untuk menetapkan seseorang sebagai teroris kecuali yang diamanatkan hukum atau aturan perundang-undangan. Maka UU ini harus menyamakan persepsi tentang deginisi hukum dalam menentukan siapa yang dimaksud teroris.

RUU Terorisme tampaknya sudah rampung tinggal tunggu kepastian pemerintah tentang perdebatan definisi teroris. Ketika definisi teroris belum diformulasikan secara adil, tepat dan transparan sesuai hukum maka hanya akan membuat kecurigaan akan ketidak adilan hukum dalam penanganan teroris yang dapat dijadikan alat untuk kesewenang wenangan. Kelompok tertentu di DPR sebenarnya telah sepakat tentang RUU Terorisme. Tetapi kekawatiran muncul saat definisi teroris tidak jelas atau abu abu maka aparat memiliki kewenangan luarbiasa untuk mengambil siapapun yang diduga teroris dan diasingkan 6 bulan tanpa proses peradilan apapun, aparat punya kewenangan mengkriminalisasi siapapun ustadz dan ulama yang diduga radikal dan teroris hanya karena berkhotbah di masjid. Bila definisi teroris tidak jelas, beberapa pihak kawatir aparat akan memiliki kewenangan luarbiasa tanpa proses hukum untuk memenjarakan siapapun yang menjadi anggota ormas yang dengan mudahnya divonis beraliran teroris padahal hanya ormas agama yang belum tentu radikal. Seperti saat ini ketika HTI sudah divonis pemerintah sebagai ormas terlarang sudah terlanjur melekat di otak masyarakat sebagai ormas radikal dan pendukung teroris. Padahal dari jutaan anggotanya sampai saat ini tidak ada satupun yang terlibat anarkis, kekerasan atau radikalis atau bahkan kasus terorisme. Kalau HTI ormas radikasl dan pendukung teroris, jutaan anggotanya yang sudah puluhan tahun pasti sudah meluluhlantakan negeri ini.  Hal inilah yang membuat pemahaman radikal dan teroris sangat beragam penafsiran dan akhirnya menimbulkan banyak perdebatan dan perseteruan.

Beberapa anggota DPR mengungkapkan ternyata kepolisian, TNI, Kementerian Pertahanan hingga seluruh fraksi-fraksi di DPR telah mengusulkan dan merumuskan definisi terorisme termasuk soal motif dan tujuannya. “Lalu kemudian pemerintah tidak setuju ada motif, ada tujuan. Berarti kan pemerintah ingin mengatakan, biar dia yang menentukan siapa teroris siapa bukan. Ini tidak boleh, ini negara hukum,” kata anggota DPR itu. Seorang anggota DPR juga menilai pemerintah menunjukkan sikap ambivalen karena ketidaksetujuan tersebut. Apalagi kemudian pemerintah tiba-tiba mendesak DPR untuk menyelesaikan RUU Terorisme setelah rentetan kejadian teror, baik di Mako Brimob maupun bom di Surabaya. “Tolong pemerintah jangan main-main. Apalagi ini menjadi akal-akalan, menjadi dasar, alasan untuk mengusulkan Perppu,” kata anggota DPR itu.

Belum selesai perdebatan dan polemik para petinggi negeri di tengah kegentingan itu, bom di Polwiltabespun meledak lagi. Rakyat dan elit menjadi tidak fokus pada troris sebagai musuh utama bersama. Tetapi sibuk saling menyalahkan dengan RUU Teroris sebagai komoditas kambing hitam. Padahal dalam keadaan kritis seperti saat ini undang lama yang berlaku masih bisa digunakan.  Sehingga rakyat yang sedang cemas dibebani dengan kebingungan, manakah yang benar dari orasi dan pidato para elit negeri ini. Tampaknya DPR dan pemerintah harus segera duduk satu meja untuk menyamakan persepsi dalam menumpas aksi teroris. Semua pihak harus jujur dan harus membuang ego dan kepentingan kelompok dengan mengutamakan keadilan dan kepentingan rakyat. Bila hal itu dilakukan maka RUU Terorisme akan segera disahkan.

Kasus teroris yang demikian kompleks dan rumit dengan banyak berbagai faktor yang berpengaruh memang tidak mudah menangananinya. Semua keburukan di negeri ini dapat dianggap sebagai penyebab benih terorisme. Jangankan Indonesia, negara adidaya Amerika yang telah diakui dunia kehebatannya dalam menangani terorisme dan dengan dana yang tidak terbatas itu saja bisa kebobolan dalam kasus WTC 9 September. Para pemangku kebijakan tidak perlu malu mengakui kelemahannya. Saat ini terorisme menjadi musuh bersama, dengan kelemahan yang ada tetapi bila rakyat dan pemerintah bersatu dan tidak terpecah belah akan menjadi kekuatan dahyat menghancurkan terorisme di Indonesia.

Peperangan dengan terorisme bukan hanya pertempuran fisik tetapi juga pertarungan psikologis. Saat aksi teror membuat rakyat dan elit negeri ini saling menyalahkan sehingga menimbulkan perpecahan, maka teroris telah menang selangkah dalam pertempuran psikologis itu. RUU Terorisme bukan satu satunya senjata utama dan senjata terakhir melawan kekejaman teroris.

Karena terorisme adalah kejahatan extraordinary yang multifaktorial yang tidak mudah dibasmi meski telah diterbitkannya RUU Terorisme. Tetapi sikap jujur, ksatria dan mengutamakan persatuan rakyat dan elit negeri ini adalah kekuatan besar yang tersembunyi untuk melawan terorisme. Bom Surabaya jangan saling tuding tentang RUU Terorisme. DPR Lambat atau Pemerintah Menunda?

Biarlah rakyat yang menilai dan waktu yang akan mementukan.  Jangan menjadi korban perang psikologis aksi teror sehingga rakyat dan negara terpecah belah saling menyalahkan. Sebenarnya kunci utamanya hanya satu, rakyat dan negara harus bersatu melawan terorisme tanpa saling menyalahkan.

img1524787935224.jpgframe_2-1.png

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s