Tabungan Haji 13 Trilyun Dipakai Proyek PINA

CEO Center for Private Investment (PINA) Ekoputro Adijayanto mengatakan, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengalokasikan dana Rp 13 triliun untuk investasi proyek-proyek pembangunan di dalam negeri yang akan difasilitasi oleh PINA. “Alokasinya Rp 13 triliun untuk tahun ini, sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Haji kan,” ujar Eko saat ditemui di kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (22/5). Eko menuturkan, BPKH pada bulan lalu telah menandatangani nota kesepahaman dengan PINA. BPKH menunjuk PINA untuk mencarikan proyek-proyek yang imbal hasilnya baik, tetapi risikonya juga relatif terjaga dengan baik. “Karena ini kan dana umat, jadi kita sangat menekankan risiko ini menjadi perhatian penting,” kata Eko.

Ia mengatakan, Unit Tim Fasilitasi PINA bersama pengurus BPKH kini tengah mengkaji 23 proyek yang akan menjadi tempat investasi dana umat tersebut, mulai dari sektor perkebunan hingga infrastruktur seperti jalan tol atau pelabuhan. “Instrumennya sendiri pasti dalam bentuk syariah yang dalam bentuk tidak direct investment, tapi near equity seperti RDPT Syariah, perpetual note syariah, dan lainnya,” ujar Eko.

Mengenai investasi di Indonesia, BPKH telah melakukan penandatanganan dengan PINA atau Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah yang dikelola Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Melalui PINA, investasi yang dilakukan akan dipastikan hanya kepada proyek-proyek yang memiliki risiko rendah, menghasilkan keuntungan yang optimal, serta berprinsip syariah.

Tidak Halal

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi Hukum MUI Ikhsan Abdullah mengatakan, dana haji merupakan uang milik umat yang disimpan di Bank pemerintah yang telah ditunjuk Kementrian Agama dengan ijab dana setoran haji. Maka, jika dipergunakan untuk keperluan di luar Urusan Penyelenggaraan Haji, tegas dia, hal itu menjadi tidak halal alias kebijakan yang melanggar hak umat yang mengamanahkan dana haji tersebut lewat bank. ”Pemerintah wajib hukumnya memperoleh izin dan persetujuan dari semua pemilik dana haji,” katanya saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (27/7).

Menurut Ikhsan yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, kenapa pemerintah harus izin umat, karena pemerintah tidak memiliki dasar pijakan untuk menggunakan dana haji untuk kepentingan lain. “Tanpa persetujuan umat pemilik dana haji tersebut, apa lagi BPKH maka hukumnya tidak halal,” ujar dia.

Secara materiil dasar hukum pemerintah tidak boleh menggunakan dana haji ada di fiduciary yang terkodifikasi di UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. “Jadi saat umat Islam yang akan berhaji menyetor dana tersebut di bank yang ditunjuk sudah sangat jelas tertera beritanya untuk setoran dana haji,” katanya.

Ke depannya, terkait masalah dana haji yang tersimpan di bank, kata Ikhsan, jika terjadi sesuatu terhadap dana tersebut maka pihak perbankan wajib bertanggung jawab. “Karena bank harus menjalankan prinsip prudensial sesuai UU Perbankan”” katanya. Sedangkan Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Saadi, mengatakan menggunakan uang jamaah haji atau dana haji untuk keperluan investasi di luar kepentingan jamaah haji tidak dibolehkan. ”Karena itu murni uang umat yang tidak boleh dipindahtangankan atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain tanpa persetujuan pemiliknya,” kata Zainut Tauhid Saadi kepada VIVA.co.id, Jumat, 28 Juli 2017.

Jumlah uang setoran awal jamaah haji hingga 2016 sudah mencapai Rp95,2 triliun.Selama ini, dana setoran awal haji hanya dimanfaatkan untuk menyubsidi biaya pelaksanaan ibadah haji. Itu pun hanya diambil dari nilai manfaat dari hasil investasi di Sukuk atau Surat Berharga Negara Syariah, sehingga meringankan biaya calon jemaah haji pada musim haji tahun berjalan.

Menurut dia, akumulasi dana haji setiap tahun semakin besar, karena animo masyarakat untuk mendaftar haji semakin banyak, ditambah dengan masuknya dana dari hasil efisiensi penyelenggaraan haji tahun sebelumnya dan juga tambahan dana dari manfaat bagi hasil penempatan BPIH di bank atau pun Sukuk/SBN Syariah dan di berbagai investasi yang dianggap aman. ”Sebelum hal tersebut dilakukan, hendaknya BPKH melakukan konsultasi dengan berbagai pihak, baik dengan ormas Islam, khususnya dengan MUI, tokoh-tokoh ulama maupun dengan para ahli finansial,” ujarnya.Ia meminta pemerintah melakukan kajian secara mendalam dari aspek finansial maupun syariahnya. Karena hal ini menyangkut uang umat yang jumlahnya tidak sedikit.

Rabu lalu Presiden Joko Widodo menginstruksikan menginvestasikan dana haji. Intruksi itu disampaikan Jokowi saat melantik Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan HajiAnggito Abimanyu, di Istana Negara, Jakarta,Rabu, (26/7) .

Anggota BPKH Anggito Abimanyu, memastikan BPKH siap menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo untuk menginvestasikan dana haji pada proyek-proyek infrastruktur. Berdasarkan hasil audit tahun 2016, total dana haji, baik setoran awal, nilai manfaat, dan dana abadi umat mencapai Rp95,2 triliun. Jumlah dana haji diperkirakan bertambah menjadi sekitar Rp100 triliun pada akhir tahun ini. ”Dana yang bisa diinvestasikan kurang lebih Rp80 triliun, 80 persen (dari total dana haji),” kata Anggito di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26 Juli 2017).

Sumber: replubika

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s