Prof Dr Rizal Ramli: Dolar Dalam Waktu Dekat 17 Ribu, DR Fuad Bawazie: Siap siap Krisis Melebihi 1997

Prof Dr Rizal Ramli: Yakin Dolar Dalam Waktu Dekat 17 Ribu

Mantan Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yakin dalam waktu dekat nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencapai Rp 17 ribu. Hal ini karena naiknya harga minyak hingga US$ 75 per barel. Rizal menyatakan keyakinan itu karena ia tahu pemerintah mematok anggaran harga minyak dunia hanya US$ 45- US$ 50 per barel. “Padahal saat ini harga minyak dunia sudah menembus 75 US$. Akibatnya saat ini per bulan Bank Indonesia harus intervensi setiap bulannya hingga 8 miliar US$ untuk menjaga harga jual minyak dalam negeri stabil,” kata dia, seperti dilansir gatra.com Rabu (9/5). Sementara itundi 5empat yang lain mantan menteri ekonomi Fuad Bawazier memgatakan bahwa rakyat harus siap siap krisis ekonomi melebih tahun 2019

Rizal percaya intervensi BI tidak akan bertahan lama jika melihat anggaran negara yang porsi terbesarnya dibebankan untuk membayar hutang. Akhir 2017 , pemerintah membayar utang sebesar US$ 650 trilyun. Jika kondisi ini terus terjadi maka, menurut dia, rupiah akan terjun bebas hingga Rp17 ribu per US$. Dampak terberatnya harga bahan pangan naik karena selama ini pangan didominasi bahan impor. “Pemerintah harus memiliki strategi terbaru untuk membayar utang. Jangan porsi membayar utang dibesarkan, sedangkan tingkat perekonomian rakyat dibiarkan jalan di tempat,” lanjutnya.

Rizal juga mengkritik Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyatakan utang Indonesia masih jauh jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang. Sebab, selain di atas pendapatan domestik bruto, kedua negara itu memiliki nilai investasi tinggi di luar negeri. “Saat terjadi krisis perekonomian mereka tidak akan berdampak. Berbeda dengan Indonesia, jika muncul krisis keuangan maka perekonomian kita akan terjerembab keras jatuhnya,” ujarnya. Apalagi, kata dia, saat ini pembangunan Indonesia dari utang pada pihak lain.

Pemberi utang akan meminta kompensasi besar untuk meraih keuntungan di Indonesia. Ini menjadi pintu masuk Indonesia menjadi negara kapitalis murni. Padahal, menurut Rizal, pendiri bangsa ini telah belajar banyak dari keruntuhan Eropa saat Perang Dunia II dan menempatkan ideologi perekonomian Indonesia di tengah. Paham ekonominya tidak condong ke kanan dan ke kiri.

Dirjen Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, selama ini pemerintah berdasarkan UU Keuangan mengadopsi peraturan finansial dunia internasional termasuk Uni Eropa. “Dalam aturan itu, pemerintah diwajibkan menjaga defisit APBN di bawah 3 persen dan utang yang diambil tidak melebihi kemampuan bayar. Saat ini kita sudah melakukan itu,” katanya. Dengan kebijakan ini, kata dia, utang pemerintah untuk berbagai proyek infrastruktur, dalam neraca keuangan negara masih aman.

Fuad Bawazier: Siap Siap Krisis melebihi tahun 1997

Utang pemerintah selama 3 (tiga) tahun lebih pemerintahan Jokowi naik sekitar Rp1200Triliun, jauh melebihi kenaikan pendapatan pajak yang stagnan sebagai ukuran kemampuan bayar utang. Pemerintah selalu berdalih bahwa utang negara yang kini berjumlah Rp4000triliun atau sekitar 29,5% dari PDB adalah masih jauh dibawah ketentuan Undang-undang Keuangan Negara yang batas maksimalnya 60% PDB, dan jauh pula dibawah ratio utang negara-negara lain. Utang Jepang yang sering dijadikan pembanding ratio utangnya terhadap PDB jauh diatas 200% tetapi Jepang mempunyai ciri-ciri tersendiri yaitu :

Utang pemerintah selama 3 (tiga) tahun lebih pemerintahan Jokowi naik sekitar Rp1200Triliun, jauh melebihi kenaikan pendapatan pajak yang stagnan sebagai ukuran kemampuan bayar utang. Pemerintah selalu berdalih bahwa utang negara yang kini berjumlah Rp4000triliun atau sekitar 29,5% dari PDB adalah masih jauh dibawah ketentuan Undang-undang Keuangan Negara yang batas maksimalnya 60% PDB, dan jauh pula dibawah ratio utang negara-negara lain. Utang Jepang yang sering dijadikan pembanding ratio utangnya terhadap PDB jauh diatas 200% tetapi Jepang mempunyai ciri-ciri tersendiri yaitu :

  1. Utangnya kepada rakyatnya sendiri dan kepada Bank Sentral Jepang dengan ratio masing-masing sekitar 50%.

  2. Utangnya dalam mata uangnya sendiri yaitu Yen.

  3. Bunganya sangat rendah hanya sedikit diatas 1%. Bandingkan dengan bunga utang Indonesia yang tertinggi di Asia dan bahkan sebagiannya masih 2 digit.

  • Kredit rating jepang A+ alias sangat secure sementara rating Indonesia BBB.

  • Meskipun utang Jepang tinggi tetapi dari kaca mata riil ekonomi Jepangmempunyai net international investment positions USD2.8Triliun yang berarti memiliki net external assets positif alias bangsa kreditor. Berbeda dengan Indonesia yang net international investment positionnya negatif lebih dari USD400Miliar alias mempunyai net external liabilities atau benar-benar negara dengan neraca sebagai negara debitor.

Pemerintah tidak membandingkan tax ratio Jepang yang 31% PDB sementara tax ratio Indonesia kurang dari 11% atau praktis yang terendah di Dunia. Pemerintah juga tidak membandingkan dengan ratio APBN terhadap PDB

di Indonesia yang amat rendah dibandingkan dengan ratio yang sama dari negara- negara lain yang sering dijadikan pembanding. Begitu pula dengan debt service ratio di Indonesia yang 40% atau tertinggi di Asia Tenggara, sementara batas yang dianggap aman maksimal 25%. Sementara itu sekitar 41% utang negara dalam valuta asing. Dengan average time to maturity 9 (Sembilan) tahun dan yang bertenor (jatuh tempo) 5 (lima) tahun sebesar 40% nya, akan menjadi beban berat APBN dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Kekhawatiran lain adalah membengkaknya utang pemerintah karena kurs rupiah yang cenderung melemah sehingga diperlukan uang dari pendapatan pajak yang lebih banyak lagi untuk pembayaran utang dalam valas. Kekhawatiran lebih lanjut adalah keterbatasan valas untuk membayar utang dalam mata uang asing mengingat 5 (lima) hal, yakni;

  1. Neraca perdagangan yang cenderung defisit dalam 3 (tiga) bulan terakhir ini yaitu dari Desember 2017 sampai dengan February 2018 mengalami defisit total USD1,1Miliar atau rata-rata defisit perbulan USD364juta.

  2. Kenaikan Cadangan devisa yang bersumber dari utang luar negeri dan hot money yang sewaktu-waktu mudah ditarik keluar negeri.

  3. Tax ratio yang rendah tetapi cenderung menurun yang mengindikasikan kedepan kemampuan pemerintah akan menurun dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya.

  4. 4. Sektor industry yang merupakan penyumbang pajak (tax revenue) sebesar 31% cenderung menciut karena terjadinya de-industrialisasi yaitu dari 28% (1997) menjadi 20% PDB (2017).

  5. Kenaikan anggaran 2018 untuk subsidi seperti listrik dan BBM yang akan membebani ekstra APBN karena Presiden Jokowi ingin menjaga dukungan politik rakyat dalam menghadapi pemilu 2019 .

Jadi dari segi kajian dengan memperhatikan berbagai variabel yang berkaitan dengan kemampuan membayar kembali utang plus bunganya, utang pemerintah memang mencemaskan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai target dan perdagangan yang lesu, pihak swastapun mulai merasakan kesulitan membayar utangnya. Kredit berma salah di bank-bank cenderung meningkat dan restrukturisasi utang kabarnya semakin banyak untuk mengurangi status kredit macet.

Karena itu atas berbagai kajian ilmiah dan kritik para ekonom, pemerintah tidak perlu sewot apalagi menudingnya sebagai provokasi.
Ingat bahwa krisis ekonomi dahsyat 1997 bermula dari ketakutan pasar bahwa swasta Indonesia akan kesulitan membayar utang utangnya terlebih utang dalam valas.

Ketakutan ini mengawali melemahnya kurs rupiah. Padahal saat itu (1997) kondisi keuangan negara amat bagus dan indikator ekonomi makro pada umumnya bagus termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, neraca perdagangan yang surplus dan cadangan devisa yang memadai. Bahkan saat itu (1997) berkali kali pemerintah menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia kuat. Tetapi masalah atau issue yang dihadapi / dilihat kreditur berbeda yaitu apakah debitur akan mampu membayar kembali utangnya? Ini adalah issue mikro yang unik yang tidak selalu berkaitan langsung dengan indikasi ekonomi makro. Dari issue pokok inilah krisis yang bersumber dari utang itu seperti tiba tiba saja terjadi dan Indonesia benar benar kalang kabut.

Karena itu kita,- khususnya pemerintah,- sebaiknya tidak menganggap enteng persoalan utang ini. Jangan pula menganggap bahwa para ekonom pengkritik tidak tahu persoalan alias merasa pintar sendiri. Karena cepat atau lambat pasar akan menyadari bahwa pemerintah akan memasuki masa-masa sulit untuk memenuhi kewajiban

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s