Tragis, Indonesia Impor Singkong Departemen Saling Tuding, Dimana Kehadiran Presiden ?

Negera Indonesia tampaknya semakin tahun bukan semakin melakukan perbaikan tetapi justru semakin terpuruk. Ketika hutang menumpuk ekonomimIndonesia semakin teepuruk ketika defisit keuangan negeranterus terjadi. Hal ini terjadi karena impor Indonesia lebih besar dibandingkan ekspor. Tragisnya barang yang diimpor adalah barang hasil bumi yang menjadi andalan Indonesia di jaman dulu tetapi saat ini harus impor. Seperti beras, garam, daging bahkan terakhir adalah singkong. Sebagai negera penghasil singkong terbesar di dunia tetapi saat ini justru indonesia harus Impor. Menyedihkannya, saat dilakukan import harga singkong di petani jatuh hingga 300 rupiah perkilogram. Uniknya seperti kasus impor garam, impor singkong inipun antar departemen saling tuding kesalahan. Tampaknya kegagalan pemerintah saat ini bukan hanya dalam mengelola hasil bumi tetapi kegagalan dalam mengkoordinasikan antar departemen sangat buruk sekali. Beberapa pengamat mengungkapkan perdebatan dan saling salahkan antar departemen itu bagaikan negara tanpa kepala negara.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indonesia masih melakukan impor singkong hingga 1.234 ton dari Vietnam. Impor ini dilakukan sepanjang 4 bulan pertama 2017. Menanggapi hal ini, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa pemerintah memang tidak memberikan izin untuk melakukan impor singkong. Namun, bukan berarti impor ini ilegal karena prinsipnya sama seperti impor bawang putih. “Singkong jalan sendiri dia, saya tidak memberikan izin, tapi dia impor sendiri. Ya enggak ada (upaya dari pemerintah), gimana, kalau dia seperti bawang putih tidak pakai izin, kalau izin nanti dipersoalkan lagi, Bapak banyak benar keluarin izin,” kata Enggar di Kantor Pusat Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, Jumat (26/5/2017).
Menurutnya, impor singkong ini masuk pada kategori perdagangan bebas. Dengan begitu, pemerintah tak bisa berikan sanksi bagi para importir. “Bagaimana sanksi, mereka itu perdagangan bebas, tidak melalui proses,” jelasnya.

Anggota DPR Geleng geleng kepala

Sikap Pemerintah yang masih membuka keran impor singkong membuat anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin geleng-geleng kepala.Ini lantaran produksi singkong dalam negeri sudah sangat melimpah. Dia khawatir, impor tersebut mematikan petani singkong dalam negeri. Berdasarkan data di Kementerian Pertanian (Kementan), impor songkong cukup besar. Sepanjang Januari-Juli 2017, impor mencapai 296 ribu ton. Sedangkan selama Juli 2017, impor sebesar 47,1 ribu ton. Impor ini sebagai bahan dasar untuk pembuatan tepung gaplek, tepung singkong, tepung mocaf, tepung tapioka, dekstrin, maltosa, dan lainnya. Akmal tak menyalahkan Kementan dalam impor ini. Kata dia, impor ini terjadi karena ulah Kementerian Perdagangan (Kemendag). “Masalahnya ada di Kemendag. Seharusnya Kemendag ini kalau mau impor singkong, koordinasi dulu dengan Kementan apakah produksi singkong petani kita ini kurang atau cukup. Kalau begini, ya mati para petani kita,” tegas Akmal, Jumat (8/9). Politisi PKS ini yakin betul Indonesia tidak kekurangan singkong. Dengan wilayah yang begitu luas, pasokan singkong juga ada hampir di semua daerah. Produksinya cukup melimpah karena singkong relatif gampang ditanam. Akibat adanya impor itu, kata Akmal, banyak petani singkong menjerit. Di Lampung dan di Pati contohnya, para petani menjerit karena harga singkong jatuh akibat adanya impor itu. “Kita malah pernah dengar harga singkong petani jatuh sampai Rp 300 per kilogram. Ini sangat menyedihkan,” ucapnya.

Dia menduga, masih adanya impor ini karena ulah mafia. Yang mengherankan, Kemendag tetap mengizinkan impor itu. “Jadi jangan sampai permainan importir menjadikan kita sebagai bangsa yang ketagihan impor. Impor ini mematikan petani kita. Bisa-bisa, mereka tidak mau menanam singkong lagi karena tidak ada penghargaan,” cetusnya.

Dia pun meminta Kementan tidak ragu menegur Kemendag terhadap impor singkong ini. Sikap tegas Kementan diperlukan untuk menyelamatkan bangsa dari permainan impor yang memang lebih banyak dikuasai mafia. “Kementan harus tegas. Kalau produksi singkong berlebih, jangan beri rekomendasi. Karena, impor ini ada mafianya, kepentingan segelintir orang yang dapat mematikan pangan kita. Pertanian akan dianggap tidak menarik lagi kalau kebanyakan impor,” cetusnya. Dia tidak memungkiri bahwa impor singkong ini sangat menarik bagi para importir. Sebab, harga singkong di luar negeri ini jauh lebih murah dari petani. Hal itu karena menanam singkong di luar negeri lebih efektif, efisien, dan mendapat subsidi dari pemerintah

Pemerintah sendiri terus berupaya untuk meningkatkan produksi singkong di dalam negeri. Namun, peningkatan produksi ini bukan berarti bahwa pemerintah dapat menghentikan impor singkong. “Saya setuju (peningkatan produksi). Ya tapi terus gimana, dia jalan sendiri, bebas,” jelasnya. Menurutnya, terdapat kemungkinan bahwa petani hingga saat ini enggan menanam singkong karena harganya yang cukup rendah. Hanya saja, Mendag akan bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar hal ini dapat segera terselesaikan. “Impor singkong itu untuk memenuhi kebutuhan pada posisi suplai yang kurang, itu yang terjadi. Saya tanya kenapa bisa terjadi impor, saya enggak tahu, mereka menutup kebutuhan dari kebutuhan industri, pabrik itu tidak bisa berhenti, sehingga melakukan impor,” tutupnya.

Kegagalan impor bernagai hasil bumi di Indonesia ini tampaknya masih belum menjadi perhatian utama rezim ini. Ketika presiden Jokowi sibuk berutang untuk nafsu tinggi dalam membangun infrastruktur tampaknya sektor pertanian dan ekonomi semakin terpuruk. Bahkan janji Jokowi untuk tidak mengimpor berbagai komoditi hasil bumi hampir tidak ada yang ditepati. Saat kondisi ekonomi negeri memburuk dan neraca angggaran defisit seharusnya pemimpin negeri ini fokus untuk meningkatkan sektor pertanian dan keuangan bukan malah menggenjot infrastruktur yang dalam jangka pendek tidak mempunyai daya ungkit ekonomi yang sedang ambruk. Tampaknya pemimoin negeri tidak bisa membedakan dan tidak bisa memprioritaskan kelentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang dalam mengelola negeri.

Sumber : okezone.com, rmol dan sumber lainnya

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s