Pemprov Batalkan Pembelian RS Sumber Waras, Salah satu Faktor Peraih WTP.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) memutuskan tak mengembalikan kelebihan pembelian lahan Sumber Waras Rp 191 miliar. “Sumber Waras sudah diputuskan, kami menindaklanjuti temuan BPK diputus bahwa pihak Sumber Waras (YKSW) tidak bisa mengembalikan kerugian negara Rp 191 miliar,” ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/1/2018). Ia mengatakan, saat ini pihaknya masih membicarakan proses pembatalan pembelian lahan tersebut. Rencananya, lahan RS Sumber Waras itu akan dibangun rumah sakit kanker dan jantung di Jakarta. “Jadinya sekarang dalam proses pembatalan. Ini lagi dikaji tim hukum,” kata Sandiaga. Penyelesaian Pemprov DKI dalam masalah Sumber Waras merupakan salah satu faktor Pemprov DKI mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana selama 4 tahun sebelumnya pemrov belum dapat diraih Ahok dan Jokowi.

Keinginan Pemprov DKI menyelesaikan masalah Sumber Waras merupakan bagian dari tujuan Pemprov DKI mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pembelian lahan Sumber Waras merupakan salah satu temuan BPK yang membuat Pemprov DKI tak mendapat WTP selama dua tahun belakangan. Sandi bahkan menyebut penyelesaian masalah pembelian lahan RS Sumber Waras merupakan salah satu tiket untuk mendapatkan opini WTP dari BPK. Jika tak selesai, Sandi meyakini opini WTP hanya akan menjadi angan-angan belaka. “Sumber Waras itu salah satu yang kami sebut sebagai big ticket item (untuk WTP) sebagai yang akan memengaruhi opini. Jadi, harus ada tindak lanjutnya,” ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (18/12/2017).

Kisruh lahan Sumber Waras berawal saat Pemprov DKI Jakarta membeli lahan milik YKSW senilai Rp 800 miliar. Dana untuk pembelian lahan itu dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2014. Pemprov DKI Jakarta membeli lahan milik YKSW Rp 800 miliar. Dana pembelian lahan itu dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2014. DKI akan membangun rumah sakit kanker karena belum memiliki rumah sakit yang khusus menangani kanker. Pengobatan kanker terpusat di RS Kanker Dharmais. Pasien di Dharmais membeludak dan menimbulkan antrean panjang dalam penanganan pasien.

Pembelian lahan itu sempat menimbulkan kontroversi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah memeriksa sejumlah pejabat DKI terkait dugaan tindak pidana korupsi. Proses jual beli lahan dilakukan pada pemerintahan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s