Pakar Hukum Tata Negara: Kentor Staf Presiden (KSP) Jadi Lembaga Kampanye

Pakar hukum tata negara Refly Harun menyoroti lembaga Kantor Staf Presiden (KSP) era pemerintahan Joko Widodo. Ia mengkritik, seharusnya KSP menjadi lembaga yang memberikan masukan setelah kementerian kepada Jokowi. “Kalau KSP memberikan opini kedua terhadap kebijakan-kebijakan sesungguhnya. Opini pertama dari kementerian, KSP lah yang seharusnya memberikan the second opinion,” kata Refly dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, Jumat, 1 Juni 2018.

Namun, ia menilai, dalam proses peran, KSP terkesan mengalami perubahan. Bagi dia, KSP bukan lembaga pemberi second opinion lagi kepada Jokowi, tapi sudah menjadi lembaga kampanye. “Aromanya KSP sudah berubah, bukan the second opinion tapi sudah menjadi lembaga kampanye. Bukan lagi merekrut orang berbasis keilmuan, tapi basis sosiologis,” sebut Refly.

Refly melihat, setiap lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan Presiden atau perpres seharusnya punya peran yang dilihat. Meski berdasarkan perpres bukan UU, lembaga itu sebaiknya tak dibuat untuk mengakomodasi politik.

Hal ini juga sebagai pandangannya terhadap keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Seperti KSP, BPIP juga merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan perpres yang diteken Jokowi. “Kita harus bicara teori output, input atau outcome. Apakah misalnya hasil selama satu tahun ini? Apa yang disampaikan ke masyarakat? Jadi, jangan sampai kita membuat lembaga hanya untuk mengakomodasi politik saja, tapi tak merasakan manfaat langsung,” jelas Refly.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s