Masa PDIP Gereduk Radar Bogor. Polisi: Tidak Ada Tindak Pidana, Ahli Hukum: Langgar Hukum dan Kapolri: Persekusi Harus Diproses langsung

Masa PDIP Gereduk Radar Bogor. Polisi: Tidak Ada Tindak Pidana, Ahli Hukum: Langgar Hukum dan Kapolri: Persekusi Harus Diproses langsung

Kasus masa simpatisan PDIP yang menggeruduk kantor redaksi harian Radar Bogor tampaknya memicu reaksi keras dati masyarakat. Masyarakat saat ini menunggu tindakan tegas dari polisi yang selama ini dianggap banyak berpihak pada kelompok tertentu. Saat Kapolri sudah menegaskan bahwa persekusi bukan delik aduan dan harus diproses langsung tetapi dalam kasus tersebut berbeda. Polresta Bogor dengan cepat memutuskan bahwa tidak ada tindak pidana dalam masalah tersebut. Padahal para ahli hukum diantaranya mantan Ketua MK Ptof Dr Mahfud MD menyatakan bahwa hal itu adalah pelanggaran hukum. Tampaknya melihat peristiwa tersebut sekali lagi penguasa mempertotonkan ketidak adilan hukum. Hukum tampak hanya berlaku untuk kelompok tertentu dan tidak berlaku untuk kelompok lainnya. Hal inilah yang lebih membuat ketidakpercayaan fakuat trhafap penguasa dan penegak hukum.

Massa simpatisan PDIP menggeruduk atau mendatangi kantor redaksi harian Radar Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Massa bahkan dilaporkan merusak beberapa bagian kantor redaksi itu. Aksi mereka dipicu pemberitaan harian Radar Bogor soal gaji Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang berjudul Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp112 Juta pada 30 Mei 2018 dengan gambar Megawati Soekarnoputri.

Menurut Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Setyo, berdasarkan keterangan Polresta Bogor disimpulkan tak ada tindak pidana dalam masalah itu. “Informasi terakhir dari Polresta Bogor, yang pertama, tidak ada masalah pidana,” katanya di Jakarta pada Minggu, 3 Juni 2018. Kemudian, kata Setyo, sudah ada pertemuan antara wartawan dan pengurus PDIP tentang masalah itu. Maka masalahnya diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Bahkan, dalam waktu dekat ada pertemuan antara asosiasi wartawan dengan pimpinan PDIP di Bogor.

Sebaliknya sebelumnya Kapolri menegaskan persekusi adalah melanggar hukum, kasusnya bisa diproses tanpa menunggu ada yang melaporkan. “Bisa diproses hukum (tanpa ada laporan), karena itu bukan delik aduan. Kalau polisi sendiri tahu, ya polisi akan kejar,” tutur Kapolri Jenderal Tito Karnavian seperti dilansir detik.ccom, Jumat (2/6/2017). Dia menjelaskan masyarakat tak boleh main hakim sendiri bila ada tindakan orang lain yang dirasa tak sesuai dengan hukum. Masyarakat harus melapor ke polisi agar pihak yang merugikannya itu ditindak. “Tidak boleh melakukan langkah sendiri, misalnya menggeruduk. Apalagi membawa orang, itu sama saja dengan penculikan,” kata Tito. Memaksa orang untuk berbuat sesuatu disertai ancaman juga sama saja melanggar hukum. Termasuk tindak kekerasan yang menyertai persekusi itu, semuanya melanggar hukum. “Saya memerintahkan jajaran, jangan takut, proses hukum kalau seandainya terjadi pelanggaran hukum,” tegas Tito.

Prof DR Mahfud MD, itu pelanggaran hukum

Tampaknya Polisi tidak bisa secepat itu memastikan bahwa tidak ada tindak pidana dalam kasus itu. Karena banyak ahli hukum yang menyebutkan hal itu adalah sebuah pelanggaran hukum. Seperti yang diungkapkan seorang pakar hukum mantan ketua MK Prof Mahfud MD menyatakan, aksi ratusan kader dan simpatisan PDI Perjuangan yang menyerang kantor redaksi Radar Bogor adalah tindakan yang salah. Tindakan anarkis itu disebut telah melanggar hukum. “Ya itu tindakan yang tidak benar. Jangan berlaku sama dengan orang-orang brutal yang suka menyerang,” kata Mahfud saat ditemui usai upacara peringatan hari Kesaktian Pancasila di lapangan Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (1/6/2018).

Menurutnya, jika ada pihak yang merasa diserang atas pemberitaan media massa agar diselesaikan dengan cara beradab. Yakni dengan melaporkan kepada Dewan Pers. “Diserang ya jangan menyerang seperti itu, selesaikan baik-baik. Bisa laporkan ke Dewan Pers jika masalah etika wartawan,” kata Mahfud. Atas peristiwa itu, Mahfud menyatakan, pelaku aksi kekerasan di kantor Radar Bogor dapat dilaporkan ke kepolisian untuk ditindak lebih lanjut.

AJI Mengecam

Aksi kekerasan disertai intimidasi terhadap di kantor surat kabar Radar Bogor yang dilakukan sekitar seratus kader dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dikecam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta. Mereka mengecam tindakan sewenang-wenang kader PDIP yang melakukan intimidasi terhadap media massa. “Mengutuk keras aksi kekerasan yang dilakukan kader dan simpatisan PDIP di ruang redaksi. Mendesak kepolisian mengusut tuntas aksi kekerasan dan memprosesnya secara hukum,” tulis Ketua AJI Jakarta Asnil Bambani dalam keterangan pers diterima CNNIndonesia.com,Kamis (31/5).

Asnil menyatakan, jika PDIP keberatan dengan pemberitaan Radar Bogor bertajuk ‘Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp112 juta’, dengan ilustrasi foto Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, maka seharusnya menempuh mekanisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers. Namun, mereka juga berharap Radar Bogor memuat klarifikasi dari PDIP supaya berimbang. “Mengimbau Radar Bogor memberikan ruang hak jawab kepada PDIP. Mengimbau semua media menjaga independensi dan mematuhi kode etik jurnalistik,” ujar Asnil.

Peristiwa itu terjadi pada Rabu (30/5) kemarin, sekitar pukul 16.00 WIB. Massa PDIP tanpa pemberitahuan sebelumnya mendatangi kantor Radar Bogor, di Tanah Sereal. Mereka tiba dalam keadaan marah, bahkan membentak dan memaki sejumlah karyawan Radar Bogor. Massa juga merusak properti kantor. Padahal saat itu, rapat redaksi sedang digelar. Pemimpin Redaksi Radar Bogor Tegar Bagja dan GM Produksi Aswan Ahmad menemui massa, tetapi mereka terus dicaci maki. Aksi dorong-dorongan juga terjadi. Salah satu staf Radar Bogor mengalami dipukul oleh anggota PDIP meskipun sempat ditangkis. Kekerasan itu terjadi di belakang Aula Radar Bogor lantai satu.

Pihak Radar Bogor kemudian mengajak perwakilan massa PDIP bermusyawarah di ruang rapat redaksi. Delapan orang perwakilan PDIP berdiskusi dengan pihak Radar Bogor. Mediasi berlangsung alot dan panas, karena massa PDIP kembali menggebrak meja dan memaki-maki. Meski demikian mediasi tetap terus dilanjutkan. Pihak Polresta Bogor juga ikut menemani dalam mediasi. Tajuk utama harian Radar Bogor saat itu menuliskan ‘Gaji Para Petinggi Negeri (per bulan)’, salah satunya Megawati yang mendapat Rp112.548.000 dari jabatannya di Badan Pembina Ideologi Pancasila. Jumlah terbesar di antara enam pejabat lainnya.

Kader dan simpatisan PDIP keberatan dengan penggunaan kata gaji dalam berita itu. Mereka menilai Rp112 juta bukan gaji, tapi penghasilan. Selain itu, kader PDIP meminta redaksi Radar Bogor memberitakan Megawati belum dan tidak mau mengambil penghasilan itu. Hal itu untuk menegaskan bahwa fasilitas yang diberikan negara tak lantas membuat Megawati tampak serakah. Menanggapi hal itu, pihak Radar Bogor siap mengoreksi berita sebagai ruang klarifikasi. “Kami pasti menaikkan berita itu,” kata Tegar. Tegar menyatakan pihaknya tidak hendak menyudutkan salah satu pihak dalam pemberitaan. Namun jika ada ketidaktepatan dalam penggunaan kata dalam berita, ada aturan buat mengklarifikasinya.

Saat ketidakadilan merajalela. Ketika ketidakpercayaan dan ketidakpuasan rakyat akan sampai pada puncaknya maka kekacauan dan anarkisme buah buruknya. Widodo Judarwanto, pediatrician

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s