Ketika Dampak Buruk Politik Pencitraan Mulai Bermunculan

Politik pencitraan adalah strategi utama yang paling direkomendasikan oleh siapapun konsultan politik komunikasi bila seorang pemimpin ingin menang dalam pesta demokrasi atau ingin menjabat dua periode. Politik pencitraan sebuah kamuflase wajah asli pemimpin yang tidak percaya aturan Allah bahwa niat baik dan tulus akan dipercayai rakyatnya. Politik pencitraan adalah topeng kepalsuan karena pemimpin tidak percaya diri akan kehebatan kerja kepemimpinannya agar dihargai rakyatnya. Politik pencitraan adalah ketidakikhlasan dan ketidakjujuran yang bersatu dalam sosok hebat pemimpin. Ketidakikhlasan dan ketidakjujuran itu akan berbuah buruk bagi rakyat dan justru menjadi senjata makan tuan bagi penggunanya. Berbagai dampak buruk politik pencitraan yang berlebihan mulai bermunculan salah satunya dampak sosial perseteruan konyol rakyat melarang rakyat lainnya yang dianggap anti Jokowi masuk jalan tol baru.

Politik pencitraan ialah penggambaran positif tentang suatu tokoh dalam situasi dan kondisi kehidupan politik, sosial, budaya dan kehidupan beragama. Politik pencitraan lebih sering terjadi saat suara rakyat diperebutkan. Politik lencitraan dilakukan pada saat munculnya sesuatu hal yang sedang ramai di bicarakan oleh masyarakat, seperti bencana alam, aksi kekerasan, keberhasilan program kerja, kehidupan beragama dan aktifitas seni dan budaya yang sedang menjasi trand dalam masyarakat.

Saat ini banyak pengamat percaya bahwa untuk dapat tetap mendapat tempat di hati rakyat modus politik pencitraan yang dipilih adalah kesederhanaan dan kerja. Kesederhanaan adalah pilihan figur yang paling mudah dilakukan dan menjadi pilihan utama. Profil sederhana telah pilihan utama karena cara paling ampuh untuk menghipnotis rakyat untuk jadi ikon pemimpin yang hebat. Hal ini telah menjadi pengalaman berbasis bukti dalam pemilihan presiden sebelumnya. Jejak digital media menunjukkan membanjirnya foto sosok pemimpin bersepatu murah, berbaju seratus ribu, tanpa jam tangan, berkendaraan sepeda butut, berfoto sebagai tukang becak, berpose sebagai tukang tambal ban dan ratusan sosok sederhana lainnya. Tampaknya hal ini menjadi strategi ampuh untuk menjejali otak manusia yang masih sederhana. Sehingga ketika keburukan seorang pemimpin terungkap maka otak bawah sadar rakyat yan sederhana sulot dirubah. Bahwa kesederhaan adalah pilihan utamanya meski seburuk apapun pemimpinnya.

Selain kesederhanaan modus politik pencitraan lainnya adalah kehebatan kerja. Beberapa konsultan komunikasi politik mengingatkan bahwa untuk menilai kehebatan kerja seorang presiden harus ada hasil kerja yang fenomenal yang luarbiasa. Masalah muncul karena untuk mencapai hasil kerja fenomenal dibutuhkan uang yang fantastis. Saat negara defisit maka jalan yang bisa dilakukan adalah hutang luar negeri. Hutang tidak bisa dihindarkam karena defisit APBN tidak bisa hanya dengan mencabuti subsidi rakyat sehingga harga BBM dan PLN melangit. Dampaknya semakin memburuknya ekonomi sehingga daya beli melemah yang berimbas pada bergugurannya usaha kecil dan besar di negeri ini. Cina adalah pilihan utama utang luar negeri karena lebih mudah dan lebih cepat. Saat pilihan utang jatuh ke Cina maka semua sejarah strategi ekonomi Indonesia berubah. Pengalaman buruk masalah politik dan sosial yang dialami Srilangka, Zimabwe, dan beberapa negara Aftika lainnya saat menjadi pasien Cina dalam berbisnis utang. Saat pilihan jatuh ke Cina maka pembangunan jalan Tol, Bandara dan pelabuhan akan menjadi pelabuhan adalah kewajiban yang harus dilakukan seperti para negara kreditor yang berhubungan dengan Cina. Pembangunan infrastruktur adalah salah satu modus politik pencitraan yang harus dilakukan bila ingin #2019tetapjokowi. Hal ini terbukti dengan semua proyek besar harus selesai sebelum tahun 2019 atau sebelum hari Pilpres. Pembangunan menjadi modus politik pencitraan dikuatkan dengan saat evaluasi proyek akhir tahun 2017. Semua proyek besar yang mangkrak dan tidak akan selesai sebelum tahun 2019 dihapua dan dihentikan segera.

Dampak Politik Pencitraan

Politik pencitraan adalah strategi wajar yang dilakukan para politikus di negara modern demokrasi. Bila dilakukan dengan jujur dan tidak melanggar hukum maka politik pencitraan adalah tidakan yang kurang bijak yang masih bisa dihalalkan. Tetapi saat politik pencitraan dikakukan tidak jujur dan berlebihan maka akan menjadi senjata makan tuan bagi pelakunya dan berdampak buruk bagi kehidupan rakyat. Saat ini pencitraan kesederhanaan, keluguan dan kejujuran dihembuskan tetapi dalam beberapa tahun pemerintahannya banyak para oposan dan sebagian takyat menganggap bahwa Jokowi tidak sederhana, tidak lugu dan tidak jujur. Citra sederhana yang dibangun susah payah ternyata menjadi hilang sekejap ketika Jokowi masih gemar memakai batik puluhan juta, sepatu sneaker jutaan, motot ratusan juta, baju jas mewah dan sepatu pantofel kelas atas. Citra kejujuran dan keluguan yang dibangun lengkap tak berbekas ketika banyak janji kampanye dan pernyataannya tidak sesuai janji dan fakta yang ada. Hal ini bisa dilihat banyaknya reaksi rakyat dengan memasang gambar sarkasme di media sosial dan demo jalanan yang memampang wajah sang presiden berhidung pinokio. Tetapi masih saja kelompok lainnya yang masih percaya Jokowi sosok jujur meski banyak kata dan fakta berbeda. Masih saja kelompok lainnya tetap menobatkan harga mati Jomkowi sederhana padahal penampilannya saat ini berbeda.

Dampak buruk pencitraan yang lain adalah dalam bekerja tidak ihklas dan tidak tulus sehingga terkesan mementingkan peibadi dibandingkan rakyat. Hal yang terlihat remeh itu ternyata menimbulkan berbagai dampak buruk bagi ekonomi, sosial dan politik. Dampak ekonomi yang terjadi ketika kepenyinhan pencitraan pembamgunan infrastuktur di tengah buruknya ekonomi pemerinyah itu berdampak dicabutinya subsidi, rakyat kecil tak terkecuali dibutu pajak. Dampak buruk yang terjadi harga BBM, PLN dan harga komoditas membumbung tinggi. Rentetannya daya beli rakyat melemah, bisnis besar dan kecil berguguran dan pertumbuhan ekonomi stagnan.

Dampak buruk pencitraan politik yang mengharuskan proyek harus selesai sebelum tahun 2019 adalah pekerjaan dilakukan dengan tidak profesional, terburu buru dan tanpa perhitungan studi kelayakan, keamanan dan kualitas proyek yang baik. Sehingga banyak proyek yang setelah jadi tidak banyak digunakan. Proyek tol Becakayu, kereta cepat bandara, beberapa bandara dan pelabuhan yang sepi pengguna karena studi kelayakan ekonomiya tidak dilakukan dengam cermat. Tetapi para pendukungnya berkilah pembamgunan itu akan dirasakan 20-25 tahun lagi. Demikian juga ambrolnya belasan proyek jnfrastruktur yang mengharuskan menghentikan sementara karena faktir keamanan dikalahkan dengan target kejar tayang proyek.

Dampak sosial yang tidak disadari nilai etika dan moral keteladanan niat tulus dan ihlas jadi tercoreng. Nilai ketulusan dan keihklasan sudah tidak ada harganya lagi di era rezim ini. Demi pencitraan politik setiap penyelesaian proyek selalu diklaim hasil kerja Jokowi. Hal ini mudah untuk dibuktikan, selama ini tidak ada presiden sebelumnya yang gemar berfoto di depan proyek yang akan berjalan dan yang selesai dilakukan. Padahal etika dan moral para pendahuku kita mengajarkan bahwa pemimpin yang hebat selalu membanggakan keberhasilan itu adalah buah hasil kerja bawahannya dan para oendahukunya yang telah merintis bukan hasil kerja dirinya. Tetapi keteladan perilaku yang bermoral tersebut dijungkur balikkan. Saat ini keteladanan buruk diberikan dengan menjelekkan hasil kerja presiden sebekumnya dengan menganggap lambat dan mangrak. Padahal sebuah proyek besar tidak bisa dilakukan dalam satu atau dua tahun. Butuh studi kelayakan yang cetmat, pembebasan tanah dan pengerjaan proyek. Bila hal itu ditrabas maka pembebasan tanah dan keamanan proyek akan mengorbankan rakyat.

Dampak sosial politik pencitraan pemimpin juga merembet pada rakyat. Saat ini penghargaan pada para tokoh pembangunan negeri sebelumnya dikubur dalam dalam. Bahkan seorang politikus Nasdem pendukung setia pemerintah Jokowi pernah mengatakan bahwa selama 25 tahun presiden sebelumnya selama ini tidak melakukan apa apa. Hal ini juga ditunjukkan pendapat nyinyir pendapat para pendukung Jokowi dengan mengatakan bahwa anti Jokowi dilarang masuk jalan tol baru. Tetapi hal ini menjadi heboh ketika dibalas dengan nyinyiran kubu lainnya yang mengatakan bahwa para Jokower tetap macet dalam tol baru tidak usah keluar dan masuk tol dan jalan yang dibangun SBY. Ada juga nyinyiran yang reaktif mengatakan saat jalam sudah jadi rakyat tidak noleh masuk tol, tetapi saat hutang yang bayar rakyat.

Tidak disadari dampak politik pencitraan mulai bermunculan ancam kehidupan sosial dan ekonomi rakyat. Ketidakihlasan dan ketidakjujuran adalah buruknya moral yang tumbuh dalam pencitraan politik. Saat sifat buruk itu dipupuk terus menerua maka saat ini bukan citra kehebtan pemimpin yang diraih. Tetapi senjata itu maka tuan justru kehidupan sosial dan ekonomi yang dikorbankan akan menelanjangi topeng munagik dan sifat asli pemimpinnya. Hal ini dibuktikan dengan keanehan fenomena sosial politik di Indonesia. Meski pencitraan politik kesederhanaan dan pekerjaan fenomenal infrastruktur telah dilakukan tetapi banyak survey menunjukkan bahwa 65% rakyat menginginkan presiden baru.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s