Infrastruktur Berlebihan Demi Kepentingan Tertentu? Ternyata Tidak Masuk 9 Prioritas Nawacita Untuk Rakyat

Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat sebelum menjabat merancang dan menggaung gaungkan sembilan agenda prioritas jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Sembilan program itu disebut Nawa Cita. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Dalam program nawacita itu ada dua hal yang sering lebih dikamoanyekan yaitu poros maritim dan revolusi mental. Tapi uniknya hingga 4 tahun pemerintahannya Jokowi justru sesikit sekali memyinggung 9 prioritas nawacita itu. Bila dilihat dari rekam jejak media sosial baik foto ataupun berita yang menjadi lakon utama atau yang mendominasi adalah pembangunan infrastruktur. Sehingga pembangunan infrastruktur yang berlebihan itu tidak dikonsep lebih awal. Apakah hal ini ada hubungannya dengan kerjasama dengan pemerintah China lebih kuat, sehingga ketergantungan Utang dengan Cina merubah secara mendadak perencanaan prioritas nawacita yang sudah dicanangkan sebelum pilpres.

Justru pembangunan infrastruktur tidak tertulis dalam program nawacita Jokowi-JK, dilakukan secara berlebihan bahkan dengan berani mengorbankan kepentingan rakyat kecil dengan menumpuk hutang hingga 4.989 T, mencabuti subsidi BBM, Listrik dan memburu rakyat dehgan pajak. Sehingga membuat ekonomi Indoensia semakin carut marut, semakin defisit, daya beli rakyat melemah, harga BBM, Listrik dan harga lainnya melambung tinggi, pengangguran terus meningjat. Mengapa Jokowi mengabaikan 9 prioritas nawacita dibandingkan pembangunan infrastrutur banyak analisa dan spekulasi yang mempengaruhinya.

Sembilan program Priorotas Nawacita tersebut yang disarikan dari situs http://www.kpu.go.id:

  1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
  2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
  3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
  4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
  5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
  6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
  7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
  8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
  9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Melihat 9 program prioritas nawacita, tampaknya priorotas penerintahan Jokowi menyimpang jauh dari program nawacita. Keuangan negera yang defisit ditutupi dengan utang menumpuk, subsidi dicabuti, rakyat diburu pajak, 4 BUMN yang membiayai infrastruktur terancam bangkrut, jalan tol dinaikkan drastis tampaknya dihambur hamburkan secara berlebihan untuk pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur memang tidak salah dan baik, tetapi tampaknya pembangunan itu membabi buta tidak memperhitungkan secara holistik kemampuan keuangan negara, azas manfaat, urgensi infrastrutur dan prioritas pembangunan rakyat lainnya. Sehingga dampaknya tampak banyak proyek yang mangkrak dan dibatalkan. Bahkan pembangunan infrastruktur yang sudan jadi tidak bermanfaat dan mangkrak. Diantaranya 33 pelabuhan sepi dan tidak difungsikan padahal uang fakyat hang dihampurkan hampr 3 Trilyun. Beberapa tol sepi karena mahal dan kurang funsional karena lemahnya studi kelayakan sebeljm pelaksanaan proyek.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s