Belum Habis Kontrak Kerja Freeport Hingga 2021, 2018 Pemerintah Jokowi Sudah Perpanjang Lagi Kontrak Kerja 20 Tahun Lagi

Belum Habis Kontrak Kerja Freeport Hingga 2021, 2018 Pemerintah Jokowi Sudah Perpanjang Lagi Kontrak Kerja 20 Tahun Lagi

Belum habis kontrak Freeport pada tahun 2021, Presiden Jokowi sudah memutuskan untuk memperpanjang kontrak kerja Freeport hingga 20 tahun lagi. Perundingan panjang atara pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia akhirnya memutuskan perpanjangan kontrak di Papua hingga tahun 2041. “Kita sepakat perpanjangan pertama sepuluh tahun sampai 2031 dan kedua sampai 2041. Akan dicantumkan secara detail kalau memenuhi persyaratan maka (perpanjangan) akan disetujui,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Tampaknya keputusan perpanjangan perpanjangan kontrak 20 tahun lagi memicu penolakan dari bebetapa pengamat. Perpanjangan kontrak Freeport ini melanggar janji Jokowi yang pernah menjanjikan bahwa BUMN memiliki kemampuan mengelola sumber daya alam Indonesia.

Salah satu dari sekian banyak janji Presiden Joko Widodo yang ditagih para pendukungnya adalah pengelolaan tambang Freeport di Papua. Adam Wahab mengingatkan, janji itu pernah disampaikan Jokowi secara terbuka. Mantan anggota pokja infrastruktur di Rumah Transisi yang dibentuk setelah Jokowi menang dalam Pilpres 2014 itu mengatakan, pada masa kampanye Jokowi kerap menyatakan keyakinannya bahwa BUMN memiliki kemampuan mengeloka sumber daya alam (SDA) Indonesia. “Janji itu harus ditepati. Terlebih karena Indonesia harus mandiri mengelola SDA untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia sesuai UUD 1945,” ujar Adam Wahab dalam diskusi Menagih Janji Trisakti, Menguji Nyali Jokowi” yang digelar Front Page, Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, Kamis siang (30/4).

Adam Wahab mempertanyakan, bagaimana mungkin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berniat memperpanjang kontrak Freeport hingga 20 tahun. “Ini harus ditolak,” ujar alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) ini.Kata Adam Wahab lagi, setelah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Freeport berakhir pada 2021, maka pengelolaan tambang di kawasan itu harus dikembalikan kepada pemerintah Indonesia. “Pemerintah harus pro BUMN dan pro rakyat daerah sekitar sumber daya alam tersebut,” demikian Adam Wahab.

S

umber: rmol

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s