Menkeu Myanmar Waspadai Jebakan Utang China, Bagaimana Menkeu Indonesia ?

Menteri Perencanaan dan Keuangan Myanmar Soe Win mengatakan negaranya akan berusaha mengurangi skala proyek zona ekonomi khusus yang dipimpin Republik Rakyat China di negara bagian barat Rakhine. Melansir dari Nikkei Asian Review, Kamis (5/7/2018), Menteri Soe Win menekankan pentingnya bagi Myanmar untuk mewaspadai jebakan utang China. Hal ini mengaca dari pengalaman negara Sri Lanka. Tahun lalu, Sri Lanka terpaksa menyerahkan hak pengelolaan pelabuhan kepada perusahaan-perusahaan China karena mereka tidak sanggup membayar utang ke China, yang telah membiayai pembangunan pelabuhan. “Sebuah pelajaran dari negara tetangga kami, bahwa investasi yang berlebihan kadang-kadang tidak baik,” ujarnya kepada Nikkei. Tampaknya langkah menkeu ini akan bisa jadi inspirasi bagi menkeu Indonesia. Katena saat ini Indonesia juga sudah dicwngkeram utang infrastruktur dengan China. Tetapi pengamat mengatakan sulit bagi menkeu untu mberbuat demikian karena semuanya tergantung atasan sang menkeu Indonesia.

China sendiri berencana membangun zona khusus di Kyaukpyu yang menghadap ke Samudera Hindia dengan biaya USD10 miliar atau setara Rp143,50 triliun (estimasi kurs Rp14.350 per USD). Proyek ini akan menjadikan kota tersebut sebagai titik penting dalam proyek One Belt One Road yang diinisiasi China.

Tahun 2015, sebuah konsorsium yang dipimpin oleh perusahaan investasi asal China, Citic Group memenangkan hak untuk mengembangkan zona tersebut. Mereka lantas membangun jaringan pipa minyak dan gas yang kemudian dialirkan ke provinsi Yunnan di China. Cetak biru pembangunan lainnya adalah menjadikan pelabuhan terbesar di Myanmar untuk menampung kapal kargo besar, dengan area industri sekitar 1.000 hektare di dekatnya. Karena Kyaukpyu jauh dari kota terbesar di Myanmar, Yangon, maka pengiriman logistik ke Myanmar diragukan bisa dilakukan dengan baik.

“Hal utama yang harus dilakukan Myanmar adalah meningkatkan pendapatan negara. Sehingga pada akhirnya, kita mungkin bisa membayar semua utang terkait proyek-proyek tersebut,” ujar Soe Win.

Untuk waktu dekat, Soe Win mengatakan Myanmar ingin meninjau kembali beberapa proyek China di negaranya. “Kami harus memotong semua biaya yang tidak perlu. Semakin besar proyek maka semakin besar tanggung jawab untuk membayar kembali,” cetusnya.

Saat ini, Myanmar, kata Soe Win, ingin melakukan negosiasi ulang terkait proyek-proyek China di negaranya. “Saya pikir China akan menerima alasan kami karena mereka juga mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak”.

Utang luar negeri Myanmar pada akhir 2017 mencapai USD9,6 miliar atau setara Rp137,75 triliun. Dari jumlah tersebut, 40% utang berasal dari China. Soe Win mengakui bahwa 40% utang luar negara dari satu negara bukan sesuatu yang harus dianjurkan.

Myanmar pun semakin khawatir tentang membengkaknya utang dari China. Pada Desember tahun lalu, Konselor Negara (setingkat perdana menteri) Aung San Suu Kyi dan Presiden RRC Xi Jinping sepakat menciptakan koridor ekonomi China-Myanmar yang akan mencakup infrastruktur dan jaringan kereta api. Namun proyek itu akan menempatkan Myanmar lebih jauh dalam utang China.

China Sapu Bersih Investasi Infrastruktur Indonesia

Pertemuan presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping di sela-sela KAA membuahkan hasil bahwa China akan sapu bersih investasi China ke Indonesia dalam pembangunan infrastruktur. Presiden Jokowi memastikan bahwa Tiongkok akan ikut berinvestasi dalam proyek infrastruktur. Dari situs Sekretariat Kabinet disebutkan, proyek infrastruktur yang menggandeng Tiongkok antara lain pembangunan 24 pelabuhan, 15 bandar udara (bandara), pembangunan jalan sepanjang 1.000 kilometer (km), pembangunan jalan kereta api sepanjang 8.700 km, serta pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt (MW).
Tak cuma itu, Tiongkok juga akan terlibat dalam pembangunan jalur kereta supercepat Jakarta-Bandung dan Jakarta-Surabaya. Sayang, pemerintah tak menyebutkan nama proyek berikut besaran nilai proyek.
Pengamat kebijakan publik Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Agung Prabowo, menilai keputusan menggandeng Tiongkok harus dipertanyakan. “China memang luar biasa. Tapi, apakah mereka unggul dalam pembangunan pelabuhan, jalan, jalur kereta, pelabuhan, dan bandara? Itu harus dijelaskan,” ujarnya.

Menurut dia, selama ini, beberapa pengadaan barang dan jasa yang melibatkan China acap kali bermasalah. Salah satunya adalah proyek program percepatan pembangunan pembangkit listrik bertenaga batubara, gas, dan energi terbarukan atau fast track programme tahap I.

Pembangkit listrik yang dibangun Tiongkok dalam proyek ini tak bisa berproduksi maksimal lantaran banyak komponen usang. Selain itu, pada kasus pengadaan transjakarta, banyak unit yang rusak dan berkarat.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedy Priatna juga pernah mengatakan, proyek pembangkit listrik tahap I yang dikerjasamakan dengan Tiongkok hampir 90 persen rampung. Namun, kapasitas produksi listrik itu hanya 30 persen-50 persen saja. Ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pembangkit listrik yang dibangun kontraktor Jerman, Perancis, dan Amerika yang bisa mencapai 75 persen-80 persen.
Kepala Pengkajian Energi Universitas Indonesia Iwa Garniwa menambahkan, teknologi pembangkit listrik Jerman, Jepang, dan Korea lebih mahal. Teknologi dari Tiongkok memang lebih murah, tetapi kapasitasnya tak sesuai harapan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s