PEMERINTAH: Utang Indonesia Aman, MOODY’S INVESTOR SERVICE : Paling Beresiko Di Asia. Manakah Yang Dipercaya ?

PEMERINTAH: Utang Indonesia Aman, MOODY’S INVESTOR SERVICE : Paling Beresiko Di Asia. Manakah Yang Dipercaya ?

Semakin hari ternyata utang Indonesia bukan berkurang tetapi semakin bertambah. Masifnya pembangunan infrastruktur yang hanya mementingkan kepentingan tertentu dengan tidak melihat kondisi ekonomi dan bukan untuk kepentingan lebih luas akan menimbulkan masalah. Dalam keadaan keuangan Indonesia yang defisit ini akan membuat utang Indonesia semakin membengkak dari tahun ke tahun tidak tertahan. Bahkan saat ini bangsa ini semakin terpuruk di bidang ekonomi. Menkeu SMI pernah menyatakan bahwa Indonesia berutang akan habis hanya untuk membayar utang sebelumnya. Saat utang terus bertambah besar, bahkan saat ini mencapai 5000 T justru selalu BI dan pemerintah membela diri bahwa utang Indonesia masih wajar, aman dan tidak beresiko karena indeks rasio utang 35%. Padahal di zaman SBY sudah sempat diturunkan 25%. Tetapi lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investor Service (Moody’s) menyatakan bahwa Indonesia termasuk ke dalam negara Asia dengan utang paling berisiko dengan menyebut indeks kerentanan 51%. Beberapa bukan sebelumnya Indef menyebutkan utang Indonesia 7000 T, sedangkan Prabowo menyebut utang Indonesia secara keseluruhan baik utang swasta dan pemerintah mencapai 9000 T. Sebelumnya pakar ekonomi Indonesia Prof DR Rizal Ramli juga mengatakan bahwa utang Indonesia lampu kuning, pemerintah diminta jujur. Mengapa berbeda ? Manakah yang jujur dan manakah yang berbohong ? Siapakah yang bisa dipercaya ?

Utang luar negeri Indonesia terus naik dan menembus Rp 5.000 triliun per akhir Maret lalu. Meski begitu, rasio utang terjaga di kisaran 34% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Bank Indonesia (BI) melansir utang luar negeri Indonesia sebesar US$ 358,7 miliar atau sekitar Rp 5.043 triliun pada akhir Maret 2018, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar US$ 357,19 triliun atau sekitar Rp 4.929,2 triliun. Jumlah tersebut naik 8,7% secara tahunan (year on year/yoy), lebih pesat dibandingkan pertumbuhan pada periode sama 2017 yang sebesar 2,9% yoy. Secara rinci, utang luar negeri publik atau yang dimiliki pemerintah dan bank sentral tercatat US$ 184,7 miliar atau naik 11% yoy. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan kuartal I 2017 yang sebesar 10% yoy. Adapun utang luar negeri yang dimiliki pemerintah terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) yang dimiliki non-residen sebesar US$ 124,8 miliar dan pinjaman kreditur asing US$ 56,3 miliar

Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investor Service (Moody’s): Indonesia termasuk ke dalam negara Asia dengan utang paling berisiko.

Ketika Anda melihat nilai tukar Rupiah dan Rupee yang mengalami pelemahan yang cukup dalam terhadap dolar Amerika Serikat (AS), lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investor Service (Moody’s) menyatakan bahwa Indonesia dan India termasuk ke dalam negara Asia dengan utang paling berisiko. Penilaian ini tidaklah mengherankan jika melihat kejatuhan mata uang Indonesia dan India yang terpukul paling parah tahun ini, dan besarnya cadangan devisa yang mereka miliki untuk menutupi utang tersebut. Demikian seperti dilansir Bloomberg, Jakarta, Minggu (24/6/2018). Indeks kerentanan eksternal Moody’s Investors Service, yang merupakan rasio utang jangka pendek, jatuh tempo utang jangka panjang dan deposito non-penduduk selama satu tahun dihitung sebagai proporsi dari cadangan devisa. Berdasarkan hal tersebut, Moody’s menempatkan Indonesia di urutan ketiga negara paling berisiko di Asia dengan indeks kerentanan 51% dan India di posisi kedua dengan indeks risiko 74%.

Prof DR Rizal Ramli: Utang Indonesia Lampu Kuning, Pemerintah Diminta Jujur

Mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli meminta pemerintah bersikap jujur terhadap kondisi utang pemerintah yang disebutnya sudah lampu kuning. “Secara umum, utang kita ini sudah lampu kuning. Jadi, saya minta pejabat, sudahlah jangan ngibulin, saya minta bicara jujur saja. Indikator primer balance-nya negatif, seharusnya positif,” ucapnya, Senin (26/3/2018). Neraca keseimbangan primer dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sejak 2015. Jika defisit, artinya pemerintah harus membayar utang dengan utang baru. Pada 2015, defisit keseimbangan primer mencapai Rp142,5 triliun sementara tahun ini angkanya ditargetkan turun Rp87,3 triliun. Selain itu, Rizal juga meminta agar Bank Indonesia (BI) jujur terhadap kondisi utang luar negeri. Dia menyebut, tahun ini total pembayaran cicilan berupa pokok dan bunga utang cukup besar. “Kami minta BI harus jujur, karena ada Rp840 triliun utang yang harus dibayar tahun ini. Jadi lebih dari APBN bayar pokok dan bunga,” kata Rizal. Dia melanjutkan, pada tahun 1996 atau tepat satu tahun sebelum krisis, pemerintah dan BI memberikan keyakinan bahwa utang Indonesia tidak terlalu banyak alias dalam kondisi aman sehingga tidak berpengaruh banyak terhadap ekonomi. Padahal, ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1997/1998, utang yang tadinya dianalisis tidak terlalu bahaya, justru dampaknya besar sekali. “Total utang pada waktu itu BI tidak punya, jadi kami minta Deputi dan Gubernur BI tolong berikan informasi yang benar, walaupun menyakitkan. Tapi kita tahu bahwa utang itu semakin besar baik pemerintah dan swasta,” ujarnya.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini pun menjelaskan asal muasal utang pemerintah yang kini sudah menembus Rp4.000 triliun. Sejak Orde Baru, kata dia, utang pemerintah terus bertambah setiap tahun sehingga siapapun presidennya berpikir keras agar bisa mengurangi utang. “Utang kita menjadi sangat besar karena ada kasus BLBI (Bantuin Likuiditas Bank Indonesia), karena itu utang swasta. Akibat tekanan IMF, pejabat kita gampang menyerah akhirnya itu jadi utang publik. Sebetulnya itu utang swasta,” kata Rizal.

Melihat kondisi ekonomi Indonesia yang demikian berat itu tampaknya saat ini masihnterus dianggap baik, aman dan tidak beresiko meski banyak pihakmmengatakan berbeda. Saat itu terus terjadi maka presiden Jokowi akan terbuai dengan jaminan BI bahwa utang aman dan tidak beresiko membuat nafsu membangun infrastruktur tidak ada yang bisa mengendalikan. Tampaknya satu satunya tiket Jokowi untuk meraih jabatan 2 periode hanyalah infrastruktur. Karena, banyak kegahalan demi kegagalan menerpa periode pemerintahannya 3-4 tahun terakhir ini. Mulai buruknya ekonomi Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang stagnan, utang meningkat, daya beli melemah, dolar terus meningkat, harga BBM, listrik, LPG dan barang barang lain melangit, trilyunan infestasi kabur ke luar negeri, import semakin besar, defisit neraca semakin besar dan berbagai masalah ekonomi lainnya. Bdlum lagi banyaknya janji janji Jokowi yang tidak bisa diealisasikan, munculnya ketidakadilan hukum, ekonomi dan sosial dan meruncingnya perseteruan antar agama, ras dan suku yang membuat NKRI di ujung tanduk.

Berbagai kegagalan demi kegagalan itu tampaknya sulit diperbaiki. Tampaknya Jokowi masih berharap dengan menggenjot infrastruktur untuk meningkatkan kepercayaan rakyat. Hal ini dapat dilihat infrastruktur adalah isu yang selalu digembar gemborkan oleh pendukung, para menteri dan timses Jokowo. Bahkan Jokowi telah memerintahkan semua menyeri untuk terus mensosialisasikan keberhasilan pembangunan infrastruktur di setiap kesempatan bertemu rakyat.

Tampaknya Jokowi terbuai oleh nafsu pembangunan masif infrastruktur karena saat ini hak itu adalah satu satunya alat untuk meraih tiket kepercayaan rakyat pada pilpres 2019. Nafsu pembangunan yang besar itulah yang mengorbankan kepentingan takyat lainnya. Hal ini dapat dilihat bahwa 9 nawacita yang didengungkan sebagai janji untuk rakyat banyak diabaiakan. Nafsu yang begitu besar itulah yang membuat para menterinya sulit mengendalikan keadaan ekonomi Indonesia. Meski ekonomi Indonesia dikomandani oleh menteri ekonomi terhebat di dunia, tetapi tampaknya para menteri tidak bisa mengendalikan pemimpinnya dalam melampiaskan nafsu pembangunan infrastruktur ditengah buruknya ekonomi Indonesia. Saat nahkoda kapal Indonesia yang akan karam ditengah gelombang keterpurukan utang dan defisit ekonomi maka rakyat jugalah yang menanggung beban kekacauan ekonomi dan menumpuknya utang yang diyakini tidak akan semakin turun justru akan semakin menumpuk. Tragisnya ketidakjujuran ditengah utang yang semakin melangit itu harus diteriaki oleh pakar ekonomi sekelas Rizal Ramli agar pemerintah jujur dalam mengungkapkan pada rakyat. Ketidak jujuran pemerintah itu ternyata sudah disinyalir terjadi sejak lama. Ternyata hal ini terbukti ketika informasi utang Indonesia yang diungkapkan pemerintah berbeda dengan analisa para pakar ekonomi dan lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investor Service (Moody’s). Rakyat sedang menunggu siapa yang jujur dan siapa yang berbohong ? Tetapi bukan hanya masalah hutang, tampaknya rakyat sudah terlanjur tidak percaya karena dalam berbagai hal masalah ekonomi, hukum dan sosial lainnya rakyat merasa sering dibohongi. Banyak fakta yang dipidatokan sering berbeda dengan faktanya. Banyak menteri yang saling berbeda pendapat di ruang publik tanpa rakyat sulit untuk memahami. Yang paling krusial banyak janji yang semakin jauh untuk ditepati.

Semua rakyat berharap bahwa para pakar ekonomi dan lembaga internasional yang salah dan pemerintah yang benar. Tetapi bila sebaliknya, bila pemerintah tidak benar maka harus jujur berkata pada rakyatnya agar ekonomi indonesia semakin tidak terperosok pada jurang yang semakin dalam. Jujur itu pahit, tetapi kebohongan akan selalu diikutimkebohongan sehingga akan semakin terperosok dalam maslaha. Bila negara krisis gabal membayar hutang bukan presiden, menteri atau parpol pendukung yang akan melunasinya. Tetapi akhirnya presiden berikutnya atau rakyatlah yang akan dibebani menanggung beban ekonomi dan utang negera. Hal ini seperti yang dilakukan rakyat Malaysia sampai harus beramai ramai membayar hutang tetapi Perdana menteri dan para menterinya melarikan diri ke luar negeri. Jangan sampai rakyat terus yang selalu dikorbankan karena hanya ulah pemimpinnya yang salah dalam mengelola negara. Seharusnya pemerintah harus mendengar pendapat Prof DR RR bahwa Jokowi harus fokus pada pembayaran utang jangan menggenjot infrastruktur.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s